Jakarta– Isu kembalinya Ujian Nasional (UN) ke sistem pendidikan Indonesia kembali menjadi sorotan. Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), Abdul Mu’ti, memberikan sinyal kuat bahwa kebijakan ini sedang dalam tahap pembahasan. Namun, ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Harapan dan Kekhawatiran Masyarakat
Dalam acara pendidikan nasional yang digelar di Jakarta, Abdul Mu’ti menyatakan bahwa rencana pengembalian UN akan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat. Ia menekankan bahwa UN dapat menjadi alat evaluasi pendidikan yang objektif dan komprehensif.
“Tunggu pengumuman resmi, ya. Kami sedang mengkaji kebijakan ini agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan kita,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan UN, jika diberlakukan kembali, tidak akan menjadi satu-satunya indikator kelulusan siswa. Kebijakan ini akan mengakomodasi pendekatan evaluasi yang lebih holistik.
Baca Juga:PGRI Dukung Ujian Nasional Kembali, Namun Bukan Sebagai Syarat Tunggal Kelulusan
Pendekatan Baru dalam Evaluasi Pendidikan
Rencana pengembalian UN memicu beragam reaksi. Para pendidik umumnya menyambut baik gagasan ini karena UN dapat menjadi standar evaluasi nasional. Namun, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap siswa yang merasa terbebani.
“Jika UN diterapkan kembali, formatnya perlu diperbarui agar lebih relevan dan tidak membebani siswa,” kata seorang guru di Jakarta.
Abdul Mu’ti mengisyaratkan bahwa pelaksanaan UN akan mengikuti perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem UN berbasis komputer disebut sebagai salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan.
Menunggu Keputusan Resmi
Pemerintah dijadwalkan memberikan pengumuman resmi terkait kebijakan ini dalam beberapa minggu mendatang. Abdul Mu’ti mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
“Kami paham ada banyak pertanyaan, tapi saya mohon semua pihak bersabar. Kebijakan ini bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan generasi bangsa,” ungkap Abdul Mu’ti.
Dengan adanya diskusi dan masukan dari berbagai pihak, pemerintah berharap kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi siswa, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan.
